Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon disela-sela makan malam bersama pimpinan parlemen negara Pasifik, di Jakarta, Rabu (24/7/2024). Foto : Devi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, mengungkapkan dalam sidang kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) mengangkat tema tertentu. Meski demikian pihaknya juga terbuka untuk diskusi terkait isu atau hal lain. 

"Sidang ke-2 IPPP di Jakarta ini mengangkat tema ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development'. Tujuannya, dalam rangka kita membuka hubungan yang lebih akrab lagi dengan parlemen-parlemen di negara-negara Pasifik. Indonesia sendiri merupakan bagian dari Pasifik," ujar Fadli usai makan malam bersama pimpinan parlemen negara Pasifik, di Jakarta, Rabu (24/7/2024). 

Bahkan, lanjut Fadli, ada sejumlah provinsi di negara Indonesia yang memang merupakan bagian langsung dari Melanesia; seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Dimana sejatinya memiliki banyak kemiripan, seperti budaya, sejarah dan lain-lain.

Sehingga akan ada pertukaran informasi, deskripsi pengalaman-pengalaman dan hal-hal, serta tantangan yang dihadapi masing-masing negara di kawasan Pasifik. Dimana kawasan ini berdekatan dengan beberapa provinsi di Indonesia Timur. Harapannya bisa menghasilkan Indonesia Pacific Parlementary Assembly yang merupakan sebuah platform parlemen yang permanen.

Terkait kemungkinan akan muncul isu lain dalam sidang kedua IPPP nanti, termasuk isu KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua, Fadli mengaku akan terbuka terhadap isu lain tersebut. Ia menilai hal itu malah kesempatan yang baik untuk menjelaskan dan membentuk pemahaman ke negara lain tentang Papua. Dimana, pembangunan di Papua yang inklusif. Banyak kemajuan yang terjadi di Papua, baik secara fisik, infrastruktur maupun yang non fisik 

"Tentu kita akan terbuka dengan berbagai isu lain yang akan muncul dalam sidang I-PPP besok. Termasuk isu tersebut. Dan itu saatnya kita menjelaskan bahwa di Papua pembangunannya inklusif, banyak kemajuan yang terjadi di sana secara fisik (infrastruktur), maupun yang non fisik. Itu merupakan bagian dari diplomasi Parlemen," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dijelaskannya, diplomasi parlemen menjadi bagian dari tugas parlemen, (selain pemerintah), untuk sama-sama mendukung fast track diplomacy. Lebih dari itu, Parlemen tentu lebih bersifat fleksibel, karena merupakan perwakilan dari suara rakyat.

Sebab kebanyakan dari negara Pasifik ini memiliki sistem pemerintahan parlementer. Dimana selain anggota parlemen, mereka juga sebagai pemerintah yang bisa secara langsung membuat kebijakan dan kerjasama dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. (ayu/aha)